Rangkuman Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Analisa Putsan Mahkamah  Agung Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Putusan Hakim Yang Kayak Gini Harus Di Kritisi Dan Di Analisa Sampai Pangkal-Pangkalnya


Sebagai mahasiswa fakultas hukum sudah merupakan suatu keharusan dan kewajiban untuk selalu memantau, memonitoring, dan menganalisa dan mengkritik setiap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara, karena putusan Hakim merupakan penentu nasib hidup seseorang sehingga apabila terdapat putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan equality before the law maka putusan Hakim tersebut akan menyengsarakan hidup orang banyak, sehingga sangat perlulah diadakan analisa terhadap putusan-putusan Hakim, sehingga disini penulis akan memberikan contoh penjelasan didalam menganalisa dengan kritis dan benar suatu putusan Hakim    


Analisa Putsan Mahkamah  Agung Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

 

1. Para pihak
JEKKI SAPUTRA,( Debitur ) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan
ZULKARNAIN, Pimpinan PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai ( Kreditur ) Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan 

2. Ringkasan Kasus 
Pada hari Kamis 20 Juni 2013 telah terjadi perjanjian pembiayaan kredit mobil antara Jekki Saputra ( Debitur ) dengan Zulkarnain Pimpinan PT Adira Dinamika Multi Finance ( Kreditur ), Sehingga terjadi hubungan hutang piutang antara Jekki Saputra dengan Zulkarnain  yang terdiri dari hutang pokok ditambah bunga selama 36 bulan ditambah biaya administrasi dan angsuran total keseluruhan sebesar Rp108.395.983.00 untuk  jangka waktu 36 bulan dengan angsuran perbulannya Rp3.011.000,00 (tiga juta rupiah), pada angsuran ke 1 sampai ke 8, Jekki bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit mobil kepada Zulkarnain,akan tetapi pada angsuran ke 9 Jekki tidak bisa membayarnya hingga akhirnya nunggak sampai angsuran ke 10 dan 11, melihat selama kurang lebih 3 bulan Jekki tidak bisa membayar angsuran Zulkarnain akhirnya memberikan surat peringatan kepada Jekki sampai 3 kali  akan tetapi tidak di gubris dan di indahkan olehnya, Justru Mobil nya pindah tangan kepihak ketiga,Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2014 jam 23.30. Zulkarnain  melakukan penarikan secara paksa mobil yang menjadi jaminan tersebut dari tangan adik Jekki Saputra,mendengar mobilnya sudah ditarik paksa oleh Zulkarnain, Jekki langsung menggugat Zulkarnain ke BPSK Solok, kemudian BPSK Solok memenangkan pihak Jekki Saputra dengan pertimbangan karena pihak Zulkarnain tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, padahal sebelumnya Zulkarnain Sudah mengungkapkan secara lisan kepada salah satu panitia BPSK bahwa dia maunya menyelesaikan kasus tersebut di PN, setelah mendengar amar putusan BPSK Kota Solok yang telah memenangkan pihak Jekki Saputra, akhirnya Zulkarnain merasa keberatan atas putusan BPSK tersebut, dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri  Muaro, dengan alasan bahwa Badan Penyelesaian ( BPSK ) Kota Solok dalam mengeluarkan amar putusan terdapat kekilapan dan kekeliruan yang nyata, BPSK Solok telah mengadili perkara a aquo di luar ketentuan undang-undang bahwa dalam pasal 45 ayat 2. Undang –undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa, yang mana Pengadilan Negeri Muaro memenangkan pihak Zulkarnain selaku PT Adira Dinamika Multi Finance ( Kreditur ), dengan putusan bahwa amar putusan yang telah dikeluarkan  BPSK Kota Solok adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Muaro yang telah memenangkan Pihak Zulkarnain, akhirnya pihak Jekki Saputra langsung mengajukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung atas putusan PN Muaro tersebut dengan alasan bahwa PN Muaro telah sewenang wenang didalam mengeluarkan putusan dan putusannya bertentangan dengan UU, dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, akhirnya Hakim memutuskan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Jekki Saputra dan memenangkan pihak Zulkarnain, dengan pertimbangan bahwa  Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 7 Pdt.G/2014/PN. Mrj. tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang.

3. Pertimbangan BPSK, Hakim PN dan Hakim MA
Pertimbangan BPSK
Karena dari pihak Zulkarnain ( Kreditur ) tidak menghadiri sidang sebanyak dua kali, maka dianggap pihak Zulkarnain mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra ( Debitur )
Pertimbangan Hakim PN Muaro
Apabila jalan Musyawarah  dan Mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri di wilayah kreditur berkantor maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Sehingga dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo  dan oleh karenanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok No. 49/BPSKSLK/PTS/M/VIII-2014 tertanggal 18 Agustus 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tertanggal 18 Agustus 2014 batal demi hukum

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
Bahwa Jekki saputra didalam mengajukan kasasi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro yang dimaksud
Bahwa Pengadilan Negeri Muaro sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara Jekki Saputra melawan Zulkarnain
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 7 Pdt.G/2014/PN. Mrj. tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,

4. Putusan BPSK, Putusan Hakim PN dan Hakim MA
Amar Putusan BPSK Kota solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014
1.      Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2.      Mewajibkan Zulkaranain selaku pimpinan PT Adira Multi Finance Untuk mengembalikan mobil yang telah ditarik paksa dari Jekki Saputra
3.      Mewajibkan Zulkaranain selaku pimpinan PT Adira Multi Finance, untuk mengembalikan dokumen penting milik Jekki Saputra yang ada dalam kendaraan
4.      Mewajibkan Zulkarnain untuk membayar tunggakan  angsuran kredit dan denda sebanyak 2 (dua ) tunggakan yaitu tunggakan ke 11 dan 12 tanpa dibebani uang tarikan dan melanjutkan angsuran setiap bulan sampai pada angsuran ke 36 (tiga puluh enam semenjak putusan BPSK dijatuhkan
     
 Putusan Tingkat PN
     Dalam Eksepsi
 • Menolak Eksepsi dari  Temohon Konvensi ( Jekki Saputra ) untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
• Menerima keberatan dari pemohon  keberatan ( Zulkarnain ) untuk sebagian;
• Menyatakan BPSK kota Solok tidak berwenang memeriksa dan  mengadili Pekara a quo;
• Menyatakan  Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tanggal 18 Agustus  2014 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tanggal 18 Agustus  2014;
• Menyatakan Perjanjian Pembiayaan  No. 0623.13.200197  tertanggal 20 Juni 2013 antara pemohon dengan termohon  adalah Sah Mengikat bagi Pemohon dan termohon dengan segala akibat hukumnya;
Dalam Rekonvensi
• Menolak permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
• Menghukum  Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Tingkat MA
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JEKKI SAPUTRA tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Analisa Putusan
Menurut Analisa saya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kota Solok terlalu gampang dan sembrono didalam  menerima pengaduan dan memeriksa suatu perkara perselisihan konsumen tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu aspek aspek perundang undangan yang berlaku, dan BPSK sering kali melampaui batasan – batasan kewenangan yang diberikan didalam menjalankan tugasnya, padahal BPSK Bukan lah suatu badan peradilan yang mana dia tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus suatu perkara perselisihan konsumen secara sewenang wenang seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan yang sesungguhnya, prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Solok terkesan memihak kepada pihak konsumen dalam hal ini adalah Jekki Saputra sebagai penggugat tanpa mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan kemauan dari pihak yang digugat dalam hal ini adalah Zulkarnain pimpinan PT Adira Dinamika Multi Finance, Padahal dari pihak Zulkarnain sudah meminta kepada BPSK agar kasus ini diselesaikan di Pengadilan Negeri saja, akan tetapi permintaan Zulkarnain seolah olah tidak digubris oleh BPSK Solok, dan BPSK Solok justru terus melanjutkan perkara ini mulai tingkat pemeriksaan sampai persidangan sampai jatuhnya Amar Putusan BPSK Kota solok No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014, Jelas apa yang sudah dilkukan BPSK Kota Solok telah melenceng jauh dari ketentuan undang - undang yang berlaku, dan melampaui batas kewenangan yang telah diamanatkan oleh UU Kepadanya, sehingga melihat fenomena yang telah dilakukan oleh BPSK Solok menimbulkan pertanyaan dan tanda tanya besar, ada apa dibalik itu semua, kok BPSK Solok dengan mudah nya mengeluarkan amar putusan yang seharusnya bukan kewenangan dia, yang mana BPSK sering kali dengan mudahnya menerima gugatan, mengabulkan gugatan, dan memenangkan pihak penggugat, sehingga disini BPSK terkesan tidak netral dan condong memihak salah satu pihak, yang mana seharusnya BPSK sebagai penengah terhadap para pihak yang sedang berselisih, dan memberi arahan dan saran didalam langkah – langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen, dan otomatis harus mendengarkan dan menuruti cara apa yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya sesuai dengan ketentuan UU Yang berlaku, Pasal 45 ayat 2  UU NO.8 tahun 1999 dan pasal 4 Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/2001  tersebut menyatakan dengan tegas   penyelesaian sengketa  di BPSK hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak yang bersengketa  baik penyelesaian secara mediasi,konsiliasi atau arbitrase harus sepakat terlebih dahulu para pihak  mengenai jenis metode penyelesaian dan memilih abiter untuk menyelesaiakan sengketa barulah BPSK dapat menyelesaikan dan memberikan putusan. Sehingga dalam hal ini BPSK Kota harus intropeksi diri dan berbenah diri supaya di dalam menjalankan tugas – tugas nya haruslah sesuai dengan amanat Undang – Undang yang berlaku yang telah di mandatkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa ( BPSK ) Kota Solok.
 
Sedangkan Untuk prosedur – prosedur penerimaan dan pemeriksaan perkara, dan penjatuhan putusan yang telah dilkakukan oleh Pengadilan Negeri Muaro dan Mahkamah agung menurut saya sudah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

4 Responses to "Rangkuman Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014"

  1. gara gara artikel ini, aku lebih seneng lagi baca baca artikel tentang hukum

    ReplyDelete
  2. Mantap gan.. Makasih banget infonya..

    ReplyDelete
  3. Wah mantap, artikel yang langka kayak gini, sangat bermanfaat..

    ReplyDelete
  4. Astagfirullah, terkutuk lah orang yang seperti itu

    ReplyDelete