Cara Mudah Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah

ALUR PENGURUSAN IMB RUMAH IBADAH

Alur Pengajuan IMB Rumah Ibadah

Cara Mudah Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah

 Ketika kita ingin Mengurus izin pembangunan Rumah Ibadah di daerah tempat tinggal disekitar kita yang mana masih belum ada IMB nya maka langkah - langkah awal yang kita lakukan adalah yang pertama menyiapkan semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, baik syarat administratifnya maupun syarat teknisnya dan syarat-syarat khusus yang mana akan dijelaskan dibawah ini : 

                                              Persyaratan Pengurusan IMB Rumah Ibadah

Persyaratan pengurusan  IMB rumah ibadah terbagi menjadi 2 syarat yaitu:

1.      Syarat administratif dan teknis bangunan gedung, meliputi:

a.       Fotocopy KTP yang masih berlaku:

b.      Fotocopy Keterangan Rencana Kota (KRK) yang telah dilegalisir;

c.       Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d.      Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan surat izin mendirikan bangunan bermaterai cukup;

e.       Surat pernyataan jaminan konstruksi bermaterai cukup (untuk bangunan seluas 100 m2 berlantai 1, dan permohonan bangunan yang sudah berdiri);

f.       Perhitungan konstruksi/struktur bangunan;

g.      Lighdruk atau cetak printer gambar bangunan, berskala 1:100 atau 1:200 sesuai kebutuhan dengan mencantumkan nama dan tanda tangan perencanaan bangunan atau yang bertanggung jawab, gambar bangunan terdiri:

1)      Denah bangunan, tampak depan, tampak samping;

2)      Potongan melintang dan membujur;

3)      Rencana atap, dan pondasi;

4)      Sumur resapan air serta denah situasi lokasi sesuai dengan KRK;

h.      Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/tanah bangunan yang berimpitan dengan lokasi bangunan;

i.        (Asli) Rekomendasi serta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH/ANDALALIN) apabila dalam SKRK disyaratkan atau berdasarkan rekomendasi dari tim teknis.

2.      Syarat khusus, meliputi:

a.       Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

b.      Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c.       Rekomendasi tertulis kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

d.      Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota;

e.       Rekomendasi tertulis dalam bentuk Surat Keputusan bupati/walikota.

Setelah persyaratan - persyaratan yang sudah di sebutkan diatas tadi sudah terpenuhi maka baru kita memulai prosedur pengurusan IMB Rumah Ibadah, yang mana prosedur-prosedur yang dilakukan antara lain :

Pengajuan pengurusan IMB rumah ibadah, dimulai dengan pengurusan beberapa persyaratan terkait, diantaranya:

1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) / Advice Planning (AP)

Surat keterangan ini diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan bangunan, dengan mengisi formulir, disertai dengan berkas fotocopy KTP, fotocopy sertifikat tanah yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan fotocopy PBB terakir. Surat keterangan rencana kota ini biasa disingkat SKRK atau AP (advice planning), dalam prosedur pengurusannnya pemohon bisa langsung datang ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

bangunan di bagian perizinan keterangan rencana kota SKRK atau AP (advice planning).

2 . Surat Rekomendasi Kementerian Agama

Surat rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama dapat diperoleh setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kementerian Agama terkait ijin mendirikan rumah ibadah.

Adapun syarat pengajuan rekomendasi tersebut adalah:

a. Surat permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah ditujukan kepada Kepala Kmenag;

b. Surat keterangan lurah setempat bahwa kerukunan umat beragama dilingkungan sekitar rumah ibadah dalam keadaan kondusif;

c.  Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadah;

d. Daftar nama dan KTP penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan disahkan oleh lurah/kepala desa, Camat, setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

e. Dukungan masyarakat dimulai radius terdekat sampai dengan 200 m dari lokasi pendirian rumah ibadah paling sedikit 60 orang kepala keluarga (dibuktikan dengan KK) yang diketahui RT dan RW serta disahkan oleh lurah/kepala desa dan camat setempat;

f. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

                        g. Rekapitulasi anggaran biaya

Syarat-syarat yang ada dibuat dalam bentuk proposal pendirian rumah ibadah, dengan memberikan sampul nama rumah ibadah yang dimohonkan, dan di pencantuman alamat lengkap dimana rumah ibadah tersebut akan didirikan, mulai nama jalan, kelurahan/desa, dan kecamtan, serta tahun pengajuan.

3. Surat Rekomendasi FKUB

Syarat untuk mengajukan rekomendasi FKUB sama seperti pengajuan rekomendasi kepada Kementerian Agama, dalam pengajuan ini juga dilampirkan rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama terkait persetujuan pendirian rumah ibadah. Adapun proses pengajuan rekomendasi kepada FKUB, meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat rekomendasi mendirikan rumah ibadah kepada Ketua FKUB, dengan proposal yang sama yang diajukan ke Kemenag;

b. Pengurus FKUB akan melakukan pengecekan persyaratan pengajuan rekomendasi, apabila persyaratan kurang lengkap maka pemohon akan dihubungi untuk melengkapi persyaratan yang kurang lengkap;

c. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, pengurus FKUB melaksanakan rapat pleno untuk menunjuk tim survei yang akan terjun melihat kondisi dilapangan yang akan didirikan rumah ibadah;

d. Setelah terjun kelapangan, tim survei akan melakukan rapat pleno kembali untuk memberikan pandangan terkait layak, tidaknya permohonan pendirian rumah ibadah yang diajukan disetujui atau tidak;

e. Pandangan akhir tim survei yang diperoleh dari lapangan inilah yang dijadikan dasar oleh Ketua FKUB untuk memberikan rekom atau tidak

4 .      Surat Rekomendasi Bupati/Wali Kota.

Surat rekomendasi Bupati/Wali Kota, diajukan setelah pemohon mendapatkan surat rekomendasi tertulis dari Kepala Kemenag dan Ketua FKUB, 2 rekomendasi tersebut dimasukkan dalam proposal yang isinya sama dengan yang diajukan kepada Kepala Kemenag pada saat mengajukan rekomendasi mendirikan rumah ibadah.

Apabila pemohon kesulitan dalam mengajukan rekomendasi pendirian rumah ibadah, maka dalam hal ini FKUB akan melakukan pendampingan untuk mempermudah disegerakan keluarnya rekomendasi Bupati/Wali Kota. Hal ini dimungkinkan dikarenkan yang menjadi Ketua Dewan Pembina FKUB yang berada di Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

Setelah pemohon mendapatkan rekomendasi Bupati/Wali Kota berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. Maka pemohon segera melakukan pengurusan IMB rumah Ibadah dengan tata cara:

1.    Pemohon mengisi formulir permohonan pengurusan IMB rumah ibadah;

2.    Pemohon menuju loket Permohonan Izin, sembari membawa persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta syarat khusus, untuk syarat khusus dibuat dalam bentuk proposal yang isinya sama seperti yang diajukan sewaktu meminta rekomendasi dari Kepala Kemenag, disertai Surat rekomendasi tertulis kepala Kemenag, Ketua FKUB, dan Wali Kota;

3.    Petugas loket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;

 

Apabila Persyaratan Kita Lolos Verifikasi Didalam Pengajuan IMB Rumah Ibadah Maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1.    Petugas Pemrosesan menerima berkas permohonan dari petugas Loket Permohonan Izin dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum serta dilanjutkan:

a. Permohonan langsung diserahkan ke Tim Teknis untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan terkait dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam SKRK dengan rencana gambar bangunan perhitungan konstruksi bangunannya;

b.   Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.

2.    Petugas penerbitan:

a. Mencetak Lembar Kerja Perhitungan Retribusi;

b. Mencetak Keputusan Izin yang sudah layak diterbitkan berdasarkan kelayakan.

3.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan hasil perhitungan dan ketetapan retribusi:

4.    Petugas Pembayaran Retribusi:

a.    Mencetak SKRD berdasarkan Lembar Kerja Perhitungan Retribusi yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) atas nama Kepala BP2T;

b. Menerima pembayaran retribusi yang dilaksanakan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat BP2T.

5.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum:

a. Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan dan lampiran gambar bangunan dengan persyaratan izin di berkas permohonan beserta kelayakannya lainnya;

b. Menandatangani lembar kerja perhitungan retribusi, memberi paraf Keputusan Izin dan lampiran gambar bangunan.

6.    Kepala BP2T:

a.     Memberi nota dinas/rekomendasi bagi izin yang dapat di bayar terlebih dahulu oleh pemohon;

b.    Menandatangani Keputusan Izin dan lampiran gambar bangunan yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum;

c. Untuk permohonan IMB yang bangunannya dipersyaratkan AMDAL dan/atau ANDALALIN, Kepala BP2T memberi paraf Keputusan Izin dan lampiran gambar bangunan untuk dilanjutkan ke Walikota untuk penandatangan Keputusan Izinnya beserta lampiran gambar bangunan.

7.        Sekretaris BP2T mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2T atau Walikota (dalam hal kewenangan belum didelegasikan);

8.        Petugas Penomoran, Duplikat/Legalisir, dan Pengarsipan :

a. Memberi Nomor Keputusan Izin yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2T atau Walikota;

b.  Memberikan pelayanan fotokopi dan legalisir Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Sekrtetaris BP2T atas nama Kepala BP2T;

c. Menyimpan berkas permohonan.

9.        Petugas Pengambilan Izin menyerahkan Keputusan Izin dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan Tanda Terima Permohonan dan memperlihatkan bukti pembayaran retribusi.

Masa berlaku izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah ibadah berlaku selamanya, kecuali apabila rumah ibadah tersebut mengalamu perbaikan/pemugaran maka harus mengajukan izin perbaikan/pemugaran. Namun demikian apabila bangunan rumah ibadah yang sudah dikeluarkan izinnya belum dibangun sampai 12 bulan melebihi izin tersebut dikeluarkan, maka IMB yang sudah dikeluarkan dinyatakan batal, dan pemohon diharapkan untuk mengajukan proses permohonan IMB rumah ibadah yang baru.

Waktu Penyelesian perizinan pelayanan IMB rumah ibadah berlaku sama dengan Waktu penyelesaian perizinan yang berlaku disetiap daerah dimana rumah ibdah tersebut akan dibangun.

---

Posted by Handi Zulkarnain

Tweet