4 Masa Perjuangan Budak Dan Buruh Di Dalam Menggapai Kehidupan Yang Layak

4 Masa Perjuangan Budak Dan Buruh Di Dalam Menggapai Kehidupan Yang Layak

Ketika kita berbicara mengenai perbudakan pastilah mindset kita menggambarkan suatu peristiwa yang tidak manusiawi dan terkesan adanya punishment yang cenderung diterapkan didalamnya dan yang jelas suatu penyiksaan terhadap seorang budak merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh simajikan, sehingga melihat peristiwa – peristiwa yang mengerikan tersebut membuat meletusnya perlawanan – perlawanan yang digencarkan oleh para budak yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera untuk dirinya dan anak cucunya mendatang, sehingga disini saya akan menjelaskan 4 masa perjuangan para budak untuk menentang tindakan punishment dan tindakan – tindakan yang tidak manusiawi yang menimpa dirinya yang mana didalam perlawanannya para budak dibantu oleh lembaga – lembaga yang sangat menentang didalam pelaksanaan perbudakan.

4 Masa Perjuangan Budak Dan Buruh Di Dalam Menggapai Kehidupan Yang Layak

11. MASA PERBUDAKAN

· Legalisasi perbudakan melalui

Black code (1619-1683)

Penghapusan Perbudakan

- Perlawanan fisik (1791) di Santo Domingo (sekarang Haiti dan Republik Dominika) dalam penghapusan perdagangan budak trans-Atlantik.

- Di Nusantara (1811-1816) masa pendudukan Inggris dengan tokohnya Thomas Stanford Raffles, mendirikan “The Java benevolent institution” semacam lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan.

- Masa pendudukan Nederland pada 1817 ada peraturan tentang larangan memasukkan budak ke Pulau Jawa (Stb. 1817 No. 42)

- Pergantian ke sistem “perhambaan”

Masa Perbudakan

22. MASA PERHAMBAAN

• Pelunakan dari perbudakan (pandelingschap) dengan menetapkan sejumlah uang sebagai utang (pinjaman) dari si-hamba (bekas budak) kepada si bekas pemilik (disebut juga pemegang gadai karena diibaratkan adanya peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan pembayarannya adalah diri si peminjam/berutang).

• Larangan : Stb. 1822 No. 10.

Masa Perhambaan

33. MASA KERJA RODI

- Rodi-gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan gubernemen dan para pegawainya (herendienst)

- Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesarIndonesia (persoonlijke diensten);

- Rodi-desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa (desa diensten).

Masa Kerja Rodi

44. MASA PONALE SANCTIE

- "Agrarische Wet" (Undang-Undang Agraria) tahun 1870 yang mendorong timbulnya perusahaan perkebunanswasta besar, soal perburuhan menjadi sangat penting.

- Hubungan antara majikan dan buruh pada mulanya diatur oleh “Politie Straaf Reglement” (Peraturan Pidana Polisi) yang lebih melindungi kepentinganmajikan peraturan ini dihapuskan pada tahun 1879.

- Penggantinya Koeli Ordonantie (1880) memuat sanksi. Penggantinya Koeli Ordonantie (1880) memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kontrak oleh buruh. Karena adanya sanksi tersebut maka Koeli Ordonantie dijuluki Poenale Sanctie yang artinya sanksi pidana bagi buruh yang berasal dari luar Sumatera Timur, karena buruh dari rakyat setempat atau suku di Sumatera Timur tidak terkena ordonansi ini.