Rangkuman Pembiayaan Infrastruktur Percepat Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Rangkuman Pembiayaan Infrastruktur Percepat Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Pembiayaan Infrastruktur Membutuhkan Uang Yang Banyak Untuk Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Ketika zaman dituntut untuk serba cepat didalam melakukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prsarana masyrakat didalam menunjang kegiatan – kegiatan masyarakat serta memenuhi dan memperkuat kegiatan sendi – sendi perekonomian pada masyarakat Indonesia maka  pada era  globalisasi persaingan disektor ekonomi tidak bisa untuk dibendung lagi, disusul dengan diadakannya perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN maka setiap anggota negara – negara se Asia Tenggara pun mulai menunjukkan taring nya disektor ekonomi tak terkecuali Negara Indonesia maka untuk bisa bersaing diantara negara – negara Asia Tenggara maka disini pemerintah Indonesia telah mencetuskan kebijakan – kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian NKRI salah satunya adalah program penyedian Pembiayaan Infrastruktur adalah suatu pembiayaan terhadap suatu unit ekonomi tertentu di mana pihak pemberi pinjaman akan cukup puas dng mempergunakan cash flow dan earnings dari unit ekonomi tsb sbg sumber dana utk pengembalian pinjaman utk pembiayaan proyek tsb, dan dng menggunakan aset dari unit ekonomi tersebut sebagai jaminan utang yang bersangkutan. untuk perusahaan – perusahaan baru yang ingin meningkatkan kualitas didalam melakukan pembangunan – pembangunan infrastruktur dengan cepat dan tepat sasaran. Sehingga melihat latar belakang diatas penulis ingin menjelaskan terkait program penyedian Pembiayaan Infrastruktur yang telah diberlakukan di Negara Indonesia dan sejauh mana program ini telah berjalan, maka penjelasan penulis disini diawali dengan jenis – jenis atau macam – macam Lembaga Pembiayaan dan pengertian serta fungsi dari penyedian Pembiayaan Infrastruktur yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

Rangkuman Pembiayaan Infrastruktur Percepat Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

 

DASAR PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sumber hukum perdata : perjanjian dan UU yg mengatur

(1)    Kebebasan berkontrak

(2)    Pinjaman, pembiayaan, jaminan

(3)    Pemborongan pekerjaan

(4)    Badan hukum, perusahaan dan investasi

Sumber hukum administrasi negara

(1)    Keagrariaan

(2)    Sumber daya alam

(3)    Lingkungan dan tata ruang

(4)    Perizinan dan perpajakan

“Perusahaan Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Lembaga Pembiayaan meliputi:

a. Perusahaan Pembiayaan;

b. Perusahaan Modal Ventura; dan

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Suatu perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan :

1. menarik dana secara langsung  dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, dan Tabungan
2. menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes), kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi kreditornya.  Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun
3. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain

PENGERTIAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Peter Nevit

Pembiayaan Infrastruktur adalah suatu pembiayaan thd suatu unit ekonomi ttt di mana pihak pemberi pinjaman akan cukup puas dng mempergunakan cash flow dan earnings dari unit ekonomi tsb sbg sumber dana utk pengembalian pinjaman utk pembiayaan proyek tsb, dan dng menggunakan aset dr unit ekonomi tsb sbg jaminan utang ybs.

CIRI-CIRI KHAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

1. Hanya disediakan bagi proyek besar (jalan tol, pelabuhan/bandara, pengeboran minyak, tambang emas)
2. Biasanya dilakukan scr sindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan
3. Tdk menggunakan sistem kredit konvensiional yg didukung jaminan kebendaan atau orang
4. Jaminan hanya terbatas pd aset unit ekonomi yg dibiayai
5. Mrp pinjaman yg berisiko tinggi jk dibanding dng kredit konvensional
6. Pengembalian pinjaman bersumber dr pendapatan (revenue) proyek ybs
7. Kelangsungan pendapatan (economic viability) proyek menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana
8. Kelayakan teknis (technical feasibility) menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana
9. Kontrak pembangunan proyek yg memuat bentuk pemborongan pekerjaan mjd jaminan pembiayaan proyek dan pengembaliannya.

Kegiatan Usaha  Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

•          a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk
Pembiayaan Infrastruktur;

•          b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

•          c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang
berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

MANFAAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

-          Sumber Pengembalian Pinjaman.

-          Membuka Lapangan Kerja.

-          Sarana Alih Tekhnologi.

-          Memperbaiki Infrastruktur,

-          Sumber Peningkatan Pendapatan Negara

Klasifikasi Pembiayaan Infrastruktur  (dilihat dari segi pengendalian resiko)

Pembiayaan Proyek Sektor Publik

Sumber dana dan resiko  pembiayaan ditanggung dari/oleh pemerintah

Pembiayaan Proyek Sektor Swasta

Sumber dana adalah private loan dari pihak penyandang dana, dan apabila terjadi  kesulitan pembiayaan,  resikonya adalah proyek diambil alih oleh pihak penyandang dana atau dilikuidasi yg diikuti dng pemberesan.

Proyek Patungan Sektor Publik dan Swasta

Sektor swasta menyertakan modal ke dalam BUMN yg mengelola proyek. Perusahaan swasta nasional dpt mengendalikan resiko yg dihadapi dan sekaligus terhindar dari kemungkinan likuidasi yg diikuti dng pemberesan

KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur PU 5 tahun kedepan (2005 – 2009), secara keseluruhan diperlukan pendanaan sebesar Rp. 225 trilyun. Dari jumlah tersebut, Rp. 127 trilyun disediakan oleh Pemerintah termasuk BLN, dan sebesar Rp. 98 trilyun dari investasi swasta.

Posted by Handi Zulkarnain

Tweet